Kejahatan Demokrasi

Demokrasi bak mercusuar yang memukau umat di malam gulita, ketika islam tak lagi menjadi pedoman dan sandaran. Di tengah kebodohan, kemiskinan, ketertindasan dan kesengsaraan yang menimpa kaum muslimin, demokratisasi seolah menjadi solusi yang menyelamatkan. Namun alih-alih memberikan jalan keluar, demokrasi justru memasang ranjau-ranjau yang mampu menghancurkan perjuangan umat.

Ada apa dengan demokrasi?

Mengapa ide ini layak menjadi pengawal ideologi sekular dan bangunan sistem Kapitalisme?

Konsep yang mempertuhankan manusia ini tak sekedar menampilkan wajah buruknya di dunia Islam, namun juga telah membuka kedok kejahatannya!

DAFTAR ISI

Pengantar

Suara Rakyat Suara Tuhan

Demokrasi Utopis

Demokrasi dan kehancuran Khilafah

Demokrasi dan Invansi Barat ke Dunia Islam

Kejahatan Demokrasi dan Disintegrasi Indonesia

PENUTUP

Rujukan

Kemunduran pemikiran dan keterbelakangan kehidupan umat menumbuhkan sikap inferior di kalangan sebagian kaum muslimin, tak terkecuali mereka yang mengaku pengemban dakwah islam. Ketika dituding dengan sebutan “Anda tidak demokratis!” serta merta kalimat yang terucap adalah “Islam sangat demokratis”

Tak sedikit kalangan yang lebih bangga disebut sebagai pejuang demokrasi daripada pejuang syariah dan khilafah. Mengenakan pakaian demokrasi terasa lebih membanggakan daripada menyelimuti diri dengan syariah Islam. Pejuang syariah Islam dipandang lebih rendah daripada pejuang demokrasi. Bahkan meninggalkan demokrasi bagaikan dosa besar, yang lebih dari sekedar meninggalkan syariah Islam.

Islam itu demokratis, demokrasi adalah Islami. Demikian kosa kata demokrasi yang tumbuh subur dalam jiwa dan benak umat Islam. Demokrasi telah menyilaukan sebagian kalangan. Mereka tidak menyadari bahwa pengemban demokrasi bagaikan membawa belati berlumur racun yang akan ditusukkan kedalam jantungnya sendiri. Yang akan terjadi adalah hilangnya identitas Islam yang sesungguhnya dalam tubuh kaum muslimin.

Bagi sebagian kalangan, demokrasi hanyalah representasi musyawarah untuk menemukan solusi persoalan. Yang lain menyebut, demokrasi sebagai aspirasi umat, wujud kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong. Selebihnya hanya menganggap demokrasi sebagai jalan untuk meraih opini Islam yang sesungguhnya. Demokrasi dipandang sebagai suasana yang akan menumbuhkan suara-suara Islam, yang selanjutnya akan mengantarkan pada tuntunan penerapan syariat Islam. Hingga saat ini, seolah tak ada jalan lain selain menerima demokrasi dan memamfaatkan suara terbanyak. Demikian asumsi-asumsi terhadap demokrasi.
Tulisan ini akan memaparkan, betapa jahatnya ide demokrasi. Kesatuan Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah, telah tercabik-cabik atas nama demokrasi. Selanjutnya demokratisasi menjadi bagian dari invansi budaya kafir penjajah ke negeri-negeri Islam. Demokrasi pula yang telah memisahkan Timor-Timur dari wilayah Indonesia. Kini yang harus diwaspadai, demokrasi akan mengerat-erat negeri ini menjadi pilahan, bahkan serpihan. Bahkan tak mungkin dunia Islam akan menjadi remah-remah santapan negara-negara kapitalis. Semuanya, atas nama demokrasi.

SUARA RAKYAT SUARA TUHAN

Adalah Abraham Lincoln, Presiden AS, dalam pidatonya di Gettysburg, tahun 1863, yang mulai mempopulerkan istilah demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Selanjutya istilah ini menjadi jargon yang mendunia.

Namun demokrasi sendiri sebenarnya telah popular ribuan tahun yang lalu. Plato dan Aristoteles menyebut demokrasi sebagai system kenegaraan. Dalam bukunya, Politica, Aristoteles sekilas memaparkan bahwa dalam demokrasi, rakyat turut ambil bagian dalam system pemerintahan. System ini dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari dominasi penguasa yang zhalim.

Istilah pemerintahan rakyat ini mengemuka kembali sejak masa renaissance di Eropa. Kondisi Eropa saat itu mengalami zaman kegelapan (the dark ages), ketika gereja mendominasi seluruh sector kehidupan. Doktrin-doktrin gereja membelenggu pemikiran manusia. Sebagai penguasa, pemuka-pemuka gereja mengaku diri sebagai wakil Tuhan(Vicar od Crist) di muka bumi yang mendapat wewenang untuk memerintah manusia. Kondisi yang sangat sempit, mengekang dan menindas rakyat ini memunculkan eaksi dari kalangan filosof dan pemikir. Mereka mendiskusikan masalah pemerintahan dan menyusun suatu system yang membebaskan manusia dari ketertindasan.

Dalam bidang pemerintahan, tahun 1689 John Locke, seorang filsuf Inggris menerbitkan buku Two Treatises of Government yang menyajikan ide dasar yang menekankan arti penting konstitusi demokrasi liberal. Lock menolak hak suci raja dan menekankan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaanya atas persetujuan yang diperintah.

Selanjutnya semangat untuk meninggalkan agama dan mengambil sekulerisme, rasionalisme, kapitalisme dan liberalisme semakin membasahi Eropa. Ternyata hal ini sangat sejalan dengan demokrasi. Tak ada yang dipertentagkan, karena seluruhnya tegak diatas ideology kufur.

Ide demokrasi ini memuja suara rakyat. Sebagai sebuah system pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang berarti dalam kelompok masyarakat menyatukan dirinya membentuk keinginan public. Setiap individu sepakat dalam komunitas ini. Kesepakatan ini disebut kontrak social. Dengan kontrak tersebut, setiap individu menyerahkan haknya kepada pemimpin pemerintahan yang merepresentasikan keinginan public. Dari kontrak inilah akan muncul suatu bangunan kolektif yang berupa bangunan politik atau suatu Negara, bisa berbentuk republic, federal, monarki terbatas atau lainnya sesuai kesepakatan. Dengan demikian, demokrasi berarti Negara sebagai perwujudan seluruh rakyat. Kesepakatan komunitas adalah wujud keinginan public.

Demikianlah dalam demokrasi, rakyat adalah segalanya. Rakyat yang mempunyai wewenang membuat undang-undang dan memilih pemimpin mereka. Rakyat memegang kewenangan atas segala sesuatu yang terjadi di Negara dan wilayah mereka. Rakyat mengatur diri mereka dengan aturan yang mereka buat sendiri. Rakyat menjadi penguasa atas diri mereka sendiri. Wajar saja bila dalam Negara demokrasi, agama tidak boleh campur tangan mengatur urusan kehidupan. Rakyat adalah Tuhan bagi diri mereka sendiri.

DEMOKRASI UTOPIS

Sepanjang sejarah penerapan system demokrasi, sebenarnya tidak pernah ada realisasi demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin rakyat mengurusi semua kepentingan umum, memerintah Negara serta melaksanakan keinginan public secara bersama-sama. Kenyataannya rakyat tidak berkuasa secara mutlak. Kekuasaan segala kepentingan umum berada di tangan Negara atau pemerintah.

Trias politica, yakni legislative sebagai wakil-wakil rakyat, kekuasaan yudikatif yang menerapkan hokum, dan eksekutif yang menerapkan undang-undang yang disusun wakil rakyat hanyalah rekayasa dalam kepemimpinan demokrasi. Negara yang menerapkan demokrasi selamanya hanya melakukan kebohongan-kebohongan. Parlemen tidak menyusun hokum dan perundang-undangan. Justru pemerintahlah yang mengajukan rancangan UU dan parlemen tinggal memberika persetujuan. Parlemen tidak memilih pemerintah, namun kepala negaralah yang menyusun pemerintahan. Penguasa yang sesungguhnya di tengah masyarakat demokrasi bukanlah parlemen, melainkan kepala Negara. Dari sinilah, bisa dipahami bahwa sesungguhnya demokrasi bukanlah pemerintahan yang bersifat riil.

Kalangan demokrasi selama ini menganggap kepemimpinan tunggal tidak realities. Bahkan system Khilafah Islamiyah dipandang sangat tidak realistis dan utopis. Padahal justru kepemimpinan tunggal adalah system kepemimpinan yang paling realistis dalam sejarah manusia. Apalagi Khilafah Islamiyah dengan aturan sempurna berasal dari Sang Pencipta manusia, di bawah pengawasan seluruh rakyat. Hal ini menjadi kenyataan sebuah kepemimpinan yang paling mudah dan realistis untuk dilaksanakan. Kepemimpinan Khilafah Islamiyah telah terbukti memimpin dunia selama 13 Abad.

Kebusukan system demokrasi dalam kepemimpinan abad ini dapat dilihat dari manipulasi suara rakyat, faktanya, para kepala Negara dan anggota parlemen di Negara-negara demokrasi seperti As dan Inggris sebenarnya hanya mewakili golongan kapitalis. Para kapitalis raksasa seperti pemilik modal dan konglomerat inilah yang mendudukan mereka ke posisi pemerintahan dan lembaga perwakilan. Dengan harapan para wakil ini dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis. Kaum kapitalis pula yang membiayai para politisi mulai dari kampanye, hingga proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Wajar kalau akhirnya para kapitalis menguasai seluruh pilar pemerintahan demokrasi, baik di eksekutif, legislative maupun yudikatifnya.

Dalam system kapitalis, kekuatan pemilik modal menjadi factor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi keputusan dan menggulirkan UU. Hingga tak aneh, dalam system kapitalis, calon anggota parlemen dan calon presiden harus memiliki modal yang cukup untuk mencalonkan diri. Kalau tidak, ia akan disponsori oleh para pengusaha kaya.

System demokrasi sangat mudah, bahkan senantiasa memberi peluang eksisnya kukuasaan kapitalis. Tak hanya dinegara-negara kapitalis, dinegara2 pengikut system kapitalispun, politik uang selalu bermain dalam perebutan kekuasaan. Hampir tak pernah ada kampanye perebutan kekuasaan yang tanpa modal. Di Indonesia sendiri, sudah menjadi rahasia umum, bahwa pencalonan pemimpin yang akan dipilih rakyat senantiasa memerlukan biaya yang tidak sedikit.

DEMOKRASI DAN KEHANCURAN KHILAFAH

Pemikiran tentang demokrasi berikut system pemerintahannya sangat berperan dalam memecah belah Khilafah Utsmaniyah, kemudian menghancurkannya. Tahun 1828 di masa Sultan Mahmud II, pemikiran dan system sekuler mulai merasuk ke tubuh Khilafah menggantikan pemikiran dan system Islam. Demokrasi masuk melalui fatwa Syaikhul Islam yang kontroversi, yakni dengan munculnya Perdana Menteri (sadr a’zham) beserta kabinetnya dalam struktur Negara. Melalui system ini disusunlah beberapa UU yang diadopsi dari UU Barat.

Dalam hubungan Internasional, tahun 1856 negara kristen Eropa berhasil memaksa Khilafah Utsmaniyah melepaskan diri sebagai Negara Islam dan mengadopsi system demokrasi sebagai syarat masuk ke dalam Keluarga Internasional. Sementara didalam negeri, gerakan Turki Muda sebagai perpanjangan tangan negara2 Barat berhasil memaksa Sultan Abdul Hamid II menerima konstitusi 1876, sebuah konstitusi sekuler. Paksaan ini membuat Khilafah semakin melemah dan tidak mampu mengontrol wilayah-wilayahnya.

Akhirnya Tahun 1878 melalui perjanjian Berlin, Khilafah Islamiyah semakin kehilangan wilayahnya di Eropa, Rumania, Montenegro dan Serbia merdeka. Bulgaria menjadi wilayah otonom. Merebaknya nasionalisme dan demokrasi di wilayah2 Khilafah, semakin memunculkan tuntutan untuk memisahkan diri. Pemisahan diri ini disertai dengan penerapan system sekuler demokrasi.

Serangan yang menghancurkan Khilafah Islam ini dimulai dengan serangan pemikiran yang disusupkan melalui putra-putri kaum muslimin sendiri yang menjadi antek-antek penjajah. Ketika Islam masih menjadi hal yang penting dan hidup di hati kaum muslimin, demokrasi diperkenalkan sebagaimana adanya, yakni system pemerintahan. Awalnya adopsi demokrasi oleh Khilafah, tak lebih hanya sebagai system pemerintahan. Syariat Islam masih menjadi standar yang mengatur urusan kehidupan. Namun serangan pemikiran yang semakin gencar dan kelemahan pemikiran di tengah kaum muslimin semakin memperpuruk kondisi umat. Selanjutnya demokrasi tak sekedar system pemerintahan, namun menjadi mekanisme dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian hukum2 Allah swt tidak lagi menjadi acuan berhukum.

DEMOKRASI DAN INVANSI KE DUNIA ISLAM

Demokrasi menjadi bagian dari invansi Barat ke negeri-negeri muslim. Penerimaan negeri2 Islam terhadap system demokrasi membuka pintu keberhasilan invansi tersebut.

Setelah penghapusan kekhilafahan pada tahun 1924, Barat meningkatkan usahanya menyerang ide dan konsep Islam di negeri2 kaum muslimin dengan system demokrasi ini. Hasilnya adalah bermunculan buku2 yang menggambarkan Islam sebagai agama yang membawa konsep demokrasi. Demokrasi diperkenalkan sebagai bagian dari Islam.

Ketika Barat mengubah gaya kolonialisasinya dengan mendirikan berbagai Negara dan pemerintahan yang tunduk kepada kekuasaan penjajah, mereka menjadikan system demokrasi sebagai dasar negara2 tersebut. Sebagai akibatnya banyak Negara didirikan dengan landasan demokrasi. Penanaman demokrasi di negeri2 muslim saat ini senantiasa menjadi bagian dari strategi melemahkan kaum muslimin. Bahkan kini, beberapa kalangan muslim yang menganut dan memperjuangkan Islam pun mengadopsi dan menyerukan demokrasi.

Hal yang seharusnya diperhatikan dan dipahami oleh seluruh pejuang Islam adalah demokratisasi menjadi bagian dari upaya Barat untuk mencengkram dunia Islam. Dengan demikian, mendorong melanggengkan kolonialisme negara2 Barat. Perjuangan untuk menghilangkan sepenuhnya kolonialisme ini memerlukan adanya perlawanan terhadap system yang mendukung keberlangsungan penjajahan, yakni system dmokrasi.

KEJAHATAN DEMOKRASI DI DUNIA ISLAM

Hingga detik ini, berbagai kejahatan demokrasi telah terbongkar. AS sebagai Negara adidaya yang selama ini menjadi pengemban utama demokrasi, menjadikan agenda demokratisasi ini untuk menyerang negeri2 Islam. Demokrasi menjadi alas an AS untuk terus menerus mendukung penjajahan Israel di bumi Palestina. Demokrasi juga menjadi alas an untuk menuduh negeri2 muslim sebagai sarang terorisme. Demokrasi pula yang menjadi alas an untuk membumihanguskan Afganistan dan Iraq.

Demokrasi telah menjadi malapetaka di dunia Islam. Di Afganistan, AS telah merekayasa pemilihan kepala Negara mereka. Sejak kampanye calon2 pemimpin yang ada(yg tentunya mendapat dorongan AS), distribusi sarana dan prasarana pemilu hingga masa pemilihan penuh dengan rekayasa. Kondisi masyarakat Afganistan yang mayoritas buta huruf(kurang dari 20% rakyat Afganistan yang bisa baca dan menulis), sangat dimengerti oleh AS. Hal ini memudahkan untuk mengarahkan situasi dan kondisi kepada hasil pemilu yang diinginkan AS.

Bulan September 2000, the Project for the New America Century(PNAC) mengeluarkan cetak biru untuk masa depan, dengan tulisan berjudul “Rebuilding America’c Defenceses: Strategy, Forces and Resources for a New Century.” Dari dokumen ini bisa dimengerti, mengapa AS kemudian berusaha melebarkan pengaruh dan ancamannya ke seluruh dunia. Isu utama yang diusung adalah perang melawan Terorisme bagi negara2 yang melindungi dan atau memproduksi terorisme. Selanjutnya memodernkan Negara tersebut dengan demokrasi, dengan tujuan akhir menjadikan Negara tersebut sebagai boneka AS.

Tampak jelas bahaya agenda demokratisasi Barat di dunia Islam. Ketika sebuah Negara yang masyarakatnya masih berpegang teguh kepada Islam, maka AS akan mencap Negara tersebut sebagai “pelindung atau penghasil terorisme”.

Upaya demokratisasi AS di negeri tersebut adalah untuk melepaskan diri dari cap tersebut. Yakni membuat agar negeri tersebut mengambil demokrasi dan melepaskan keislamannya. Atas nama demokrasi, AS selalu campur tangan dalam pemilihan kepala Negara. Dengan dukungan pemerintahan yang “direstui AS” dan lembaga2 dunia semacam PBB yang seolah2 adalah restu “masyarakat internasional”, AS masuk ke negara2 tersebut dengan agenda demokratisasinya. Hal ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah, lembaga2 dunia, LSM-LSM Internasional yang bebas berkeliaran didalam negeri tersebut dan LSM-LSM local yang menjadi komprador atau perpanjangan tangan AS. Melalui cara inilah Barat memupuk akar demokrasi di tingkat local hingga pusat. Keberhasilan penanaman demokrasi akan memudahkan agenda2 jahat selanjutnya.

Ada dua sasaran agenda demokratisasi ini. Yang pertama, Barat akan berhasil menancapkan kuku2nya di negeri2 muslim. Negeri2 inipun tak akan mampu mencegah setiap kebijakan Barat. Terjadi hegemoni Barat di segala bidang.

Kedua motif ekonomi, yakni menjarah kekayaan negeri2 tersebut secara bebas. Sebagaimana ketika AS menyerang Iraq. Motifnya lebih kepada ambisi untuk menguasai minyak di Iraq dan kawasan sekitarnya. Hal ini juga bisa dicermati disetiap negeri. Dimana terdata perusahaan2 pertambangan AS, disana Negara yg sangat arogan ini pasti selalu berkepentingan agar demokratisasi menjadi agenda utama negeri tersebut.

Hasilnya, berbagai bukti telah menunjukkan bahwa demokrasi adalah maker Barat(terutama As) untuk menghancurkan negeri2 kaum muslimun. Dimana ada demokrasi, disana pasti ada maker. Dengan demikian, perjuangan Islam melalui setting demokrasi hanya akan menemui makar2 jahat negara2 Barat. Penegakan Syariah dan Khilafah tidak akan pernah berhasil melalui system demokrasi. Sejarah telah memaparkan bahwa demokrasi hanya menjadi alat untuk menjaga agar system senantiasa sekuler dan membuang otoritas agama.

Sebagai contoh makar demokrasi adalah kemenangan FIS di Aljazair. Keberhasilan FIS dalam pemilu yang meraih 82% kursi parlemen dianulir oleh junta militer pemerintah yang menjadi antek2 penjajah. Tidak peduli bahwa FIS menang secara demokratis, kemenangan ini dituding mengancam demokrasi. Lawan2 politik FIS menuduh FIS telah membajak demokrasi untuk membangun pemerintahan fundamentalis Islam yang anti demokrasi.

System demokrasi selamanya tidak akan memberi peluang kepada Islam untuk mengatur kehidupan. Selama system ini masih ada, maka sekulerisme pun akan senantiasa bertahan. Artinya Islam tidak akan pernah bangkit sebagai sebuah peradaban, selama selama demokrasi masih bersemi di hati masyarakatnya.

Allah berfirman:

“Hai orang2 yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan, karena sesungguhnya ia musuhmu yang nyata.” Al-Baqarah:208

DEMOKRASI DAN DISINTEGRASI INDONESIA

Jargon demokrasi telah menjadi modus tersendiri yang diusung negara2 kapitalis Barat untuk menancapkan hegemoninya di dunia Islam. Isu demokrasi menjadi alas an untuk memaksa suatu Negara membuka pintunya lebar2 bagi kepentingan negara2 Barat. Demokrasi menjadi kedok untuk meluaskan batas jarahan negara2 kapitalis. Seolah-olah dunia terpaksa harus bersatu di bawah (dominasi) the global state.

Disisi lain, bagi negara2 berkembang salah satunya adalah Indonesia, demokratisasi menjadi cara untuk mengerat-erat wilayah. Atas nama demokrasi, Timor-Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dengan pola menanam konflik, perhatian dunia diarahkan ke wilayah ini. Rakyat setempatpun menuntut aspirasinya didengar. Diajukan pilihan daerah untuk melakukan referendum, sementara jauh2 hari Barat telah melakukan sosialisasi pemikiran melalui LSM-LSM yang banyak bertebaran. Tak sulit menanamkan ide pemisahan diri di suatu daerah uang senantiasa dirundung konflik.

Pola ini juga sangat mudah terbaca di berbagai wilayah Indonesia yang lain. Yang tampak sangat nyata saat ini adalah Papua dan Aceh. Dikedua daerah ini, atas nama demokrasi, intervensi asing sangat kentara.

Hal yg cukup menonjol dan mulai menjadi perbincangan public adalah kebijakan otonomi daerah, campur tangan asing sangat mudah masuk ke berbagai wilayah Indonesia. Kerjasama langsung masing2 daerah otonom dengan asing, baik atas nama Negara, lembaga2 bantuan internasional, foundation atau bahkan perusahaan2, akan mempermudah eksplorasi SDA di suatu wilayah oleh asing. Contohnya Lokasi tambang emas yang dirampok Freeport perusahaan tambang asal AS.

Wajar saja bila setiap kebijakan otonomi daerah atau pemekaran suatu wilayah, disambut baik oleh negara2 Barat. Salah satu contoh adalah yang terjadi di Papua. DPR telah meluluskan UU Otonomi khusus untuk Papua (No 21/2001) pada 23 Oktober 2001. masyarakat internasional termasuk Uni Eropa dan forum negara2 Psific(PIF) dengan cepat menyatakan dukungan mereka bagi otonomi khusus untuk Papua dan bahwa Uni Eropa siap untuk memberi dukungan keuangan dan teknis lainnya dalam pelaksanaan otonomi khusus ini. Selanjutnya dalam UU otonomi khusus untuk Papua, Papua menyatakan pengadaan Majelis Rakyat Papua(MRP). Kelemahan pemerintah pusat Indonesia serta isu kesenjangan antara pusat dan daerah yang sangat tajam semakin mendorong suara2 dalamm MRP untuk memisahkan diri. Satu sikap yang harus diwaspadai sebagai ancaman besar bahwa peristiwa pemisahan wilayah Indonesia akan kembali terjadi. Semuanya atas nama demokrasi.

PENUTUP

Indonesia dan negeri2 muslim lainnya sedang dalam incaran mata kapitalis dunia. Negara2 Barat menginginkan negeri persada ini dipecah2 agar semakin lemah. Selanjutnya sumber daya alamnya yang besar akan mudah dikuras. Sumber daya manusianya akan menjadi sekedar pekerja yang seluruh energinya hanya akan dikuras untuk kepentingan Barat.

Dengan agenda demokratisasi, perjuangan kaum muslimin dilemahkan. Ukhhuwah umat Islam pun direnggangkan, karena demokrasi mengharuskan adanya keberpihakan kepada Barat. Loyalitas umat kepada agamanya sendiri direndahkan. Atar sesame kelompok muslim diadu domba. Antarsuku semakin dibedakan dengan alas an “kearifan local”.

Ketika ukhuwah melemah, kalangan muslim akan menjadi budak yang murah. Tak ada lagi eksistensi Negara bahkan bangsa yang tersisa. Kejahatan demokrasi akan membawa kesatuan umat terpecah sampai menjadi remah-remah. Negeri2 muslim menjadi santapan yang dikerumini untuk dijarah oleh bangsa2 yang serakah.

Selama ini telah terbukti hanya Islam yang merekatkan bangsa ini. Hanya Islam yang menguatkan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin dunia. Tidak ada jalan lain, jagalah kemurnian perjuangan Islam, tolonglah agama Allah, dan tinggalkan Demokrasi!

“Hai orang2 yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu.” Muhammad:7

RUJUKAN

Pemikiran Politik Islam (Terjemahan Afkaru as-Siyasi) Syaikh Abdul Qadim Zallum. Al-izzah. Bangil 2001

Konspirasi Barat meruntuhkan Khilafah Islamiyah (Terj. Kaifa Hudimat al-Khilafah). Syaikh Abdul Qadim Zallum, al-izzah. Bangil, 2001.

Kapitalisme; the satanic ideology. Umar Abdullah, el-,moesa press. Bogor, 2007.

Bangkit dan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah(Terj. Ad-Daulatul Utsmaniyah) Ali Muhammad Ash-Shalabi. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. 2003.

Invansi Politik dan Budaya(Terj. Political dan Cultural Invasion). Salim Fredericks. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor. 2004.

Serangan Amerika untuk menghancurkan Islam(Terj. Al-hamlah al-amrikiyah li al-Qadhaa’I al-islam). Abdul Qadim Zallum. Pustaka Thariqul Izzah.bogor. 1996.

Keboborokan Demokrasi. Al-Wa’ie no 53 tahun V, januari 2005. Jakarta. 2005.

Pemekaran Papua Picu Disintegrasi. Gasper Muaybuay(pekerja PT.Freeport.Papua)

Demokratisasi; Malapetaka baru di Afganistan. Al-Wa’ie. No 52 tahun V, desember 2004. Jakarta. 2005.



 

1 Comment »

  1. Hizburrahman Said:

    Demokrasi adalah senjata yang dipakai untuk menjajah dan menjarah negara2 muslim oleh negara2 yang sesungguhnya anti demokrasi seperti AS dan eropa, dalam hal ini sebagian negara arab, asia tengah, asia tenggara yang mayoritas muslim telah sukses menjadi santapan barat, dan menghilangkan islam dari sistem negara.. Cara untuk melenyapkan demokrasi adalah dengan penyadaran akan kejahatan demokrasi, pengenalan islam ke AS dan eropa namun yang paling efektif adalah dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk meruntuhkan negara2 barat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah islam terdahulu


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: