WAKIL RAKYAT SEMU

WAKIL RAKYAT SEMU

 

Indonesia masih terus bersedih. Di tengah bencana alam yang belum usai, disusul busung lapar dan gizi buruk yang melanda banyak daerah, kini muncul kelangkaan BBM. Di beberapa daerah, BBM sulit diperoleh. Bahkan di daerah Cipete, Jakarta, rakyat harus antri untuk membeli minyak tanah. Pemerintah pun mencanangkan program hemat BBM. Sementara itu, harga BBM berpeluang besar naik terus akibat harga minyak internasional yang terus meningkat.

Di tengah kubangan kesedihan masyarakat seperti itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut tambahan tunjangan operasional. Dalihnya macam-macam. Pada tanggal 30 Juni yang lalu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyetujui kenaikan gaji/take home pay anggota DPR sebesar Rp 22.5 juta hingga menjadi Rp 40 juta perbulan. Hanya saja, Departemen keuangan (Depkeu) belum memberikan lampu hijau.

 

Wakil Semu

Selayaknya, wakil rakyat adalah mereka yang betul-betul menyuarakan dan merasakan suara hati rakyat. Apabila rakyat tengah berada dalam kepedihan, sejatinya wakil rakyat pun berada dalam kepedihan tersebut; bahkan lebih dari rakyatnya. Jika tidak, maka kedudukan sebagai wakil tersebut hanyalah bersifat semu saja.

Tahun lalu, misalnya, dalam sidang paripurna DPR guna mengambil keputusan akan menerima atau menolak kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM, telah terjadi keributan yang melibatkan sejumlah anggota DPR. Pemicunya adalah adanya perbedaan sangat tajam antara kelompok yang mendukung dan menolak kebijakan itu. Melihat kericuhan itu, ada satu pertanyaan penting yang pantas dimajukan: mereka sesungguhnya mewakili siapa? Formalnya, tentu saja mereka semua adalah wakil rakyat. Namanya saja ‘Dewan Perwakilan Rakyat’. Namun, benarkah mereka sungguh-sungguh tengah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta? Jika benar mewakili rakyat, mengapa mereka begitu sulit untuk mengambil keputusan yang memihak rakyat, yang sudah sangat jelas menolak keputusan Pemerintah itu? Saat itu di mana-mana rakyat tampak mengekspresikan nada keberatannya dengan berbagai cara. Jajak pendapat yang dibuat oleh LSI juga menunjukkan hampir 95% rakyat menolak kenaikan BBM. Meski demikian, DPR akhirnya menyetujui kenaikan BBM di tengah penolakan rakyat. Jadi, siapa sebenarnya yang mereka wakili?

Sekarang, situasinya tidak berbeda. Rakyat masih merasakan berbagai kesulitan akibat langkanya BBM dan kekhawatiran harga BBM naik lagi. Namun, suara wakil rakyat dalam membela kepentingan masyarakat dalam hal tersebut nyaris tak terdengar. Yang terdengar, para wakil rakyat malah meloloskan Undang-Undang Sumberdaya Air yang mengarah pada privatisasi. Ini berarti, air yang selama ini merupakan hajat hidup rakyat paling urgen diubah dari kedudukannya sebagai barang sosial menjadi barang komoditas/ekonomi yang dapat dikuasai swasta.

Di tengah situasi penderitaan rakyat seperti itu, tiba-tiba dari gedung DPR menggema suara tuntutan kenaikan biaya operasional.

Sebenarnya pendapatan anggota DPR jauh di atas pendapatan perkapita rakyat Indonesia. Menurut Bank Dunia tahun 2004, pendapatan perkapita Indonesia saat ini sebesar US$ 710 pertahun, atau setara dengan Rp 7.1 juta pertahun (dengan asumsi 1$=Rp10.000). Artinya, rata-rata pendapatan perbulan rakyat Indonesia adalah Rp 600 ribu. Terlihat jelas, pendapat anggota DPR saat ini lebih dari 40 kali lipat pendapatan perkapita rakyat biasa.

Jika tuntutan kenaikan tunjangan dan biaya operasional wakil rakyat ini terlaksana, maka Pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran sekitar Rp 153.210 miliar untuk membiayai kenaikan tunjangan yang mencapai Rp 22.5 juta perwakil rakyat setiap bulan. Realitas ini sungguh ironis. Pada sisi lain, dana kompensasi BBM untuk pendidikan dan kesehatan yang dijanjikan Pemerintah sebesar Rp 17.8 triliun mengalir tidak lancar. Realisasi kompensasi untuk kesehatan, misalnya, hingga bulan Mei baru Rp 130 miliar dari Rp 2.779 triliun yang dijanjikan. Itu terjadi di tengah lilitan utang luar negeri yang mencapai US$ 134.93 miliar, dengan total utang publik mencapai US$ 80 miliar.

Inilah kenyataan yang meyedihkan. Kepentingan rakyat diabaikan, sementara kepentingan pribadi dan kelompok malah terus diperjuangkan.

 

Kekeliruan Paradigma

Kenyataan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari kekeliruan paradigma politik sekular yang selama ini diterapkan. Berbicara politik dalam kacamata Barat sekular berarti berbicara tentang kekuasaan. Artinya, orang-orang yang berkiprah dalam dunia politik sekarang senantiasa memokuskan perhatiannya pada bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jika tidak dapat berkuasa sendirian, maka bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi (power sharing). Terjadilah kompromi untuk sama-sama mempertahankan kekuasaan.

Muaranya adalah kepentingan. Sayang, kepentingan tersebut lebih didominasi oleh kepentingan pribadi dan golongan/partai dengan mengatasnamakan konstituen partai. Karenanya, tidaklah mengherankan jika jargon politik sekular adalah, ”Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.”

Berdasarkan paradigma seperti itu, wajar jika politik sekular lebih mengedepankan kepentingan. Wujudnya adalah kekuasaan, jabatan, atau fasilitas.

Dilihat dari fasilitas, sebenarnya anggota DPR sudah memadai. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah, dan Keppres yang berlaku menetapkan bahwa besaran gaji dan tunjangan setiap anggota DPR hingga saat ini adalah sebesar Rp 15.9 juta. Jumlah itu belum termasuk biaya fasilitas lainnya seperti: dana rumah dan tunjangan listrik, telepon, dan air bersih sebesar Rp 2 juta perbulan; transportasi Rp 70 juta pertahun; tunjangan renovasi rumah Rp 20 juta pertahun; dan tunjangan komunikasi intensif Rp 3 juta perbulan. Uang hadir sidang Rp 150 ribu, tunjangan sebagai anggota khusus Dewan Rp 750 ribu. Belum lagi saat masa reses (istirahat sidang), ada tunjangan selama 5-8 hari sebesar Rp 150 ribu perhari ditambah tiket pesawat terbang pulang-pergi. Jatah hotel juga disediakan sebesar Rp 1.2 juta. Anehnya, dengan fasilitas seperti ini, tuntutan mereka untuk menaikkan tunjangan operasional tetap diajukan. Sebaliknya, berbagai tuntutan rakyat tetap tak dipedulikan.

 

Paradigma Politik Islam

Berbeda dengan itu, paradigma politik Islam didasarkan pada konsep amanah. Kepemimpinan atau jabatan apapun, termasuk wakil rakyat, merupakan amanah. Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Abu Dzar yang meminta jabatan:

 

«إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

Sesungguhnya jabatan itu merupakan suatu amanah (titipan). Jabatan itu nanti pada Hari Kiamat merupakan suatu kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang dapat memanfaatkan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. (HR Muslim).

 

Kepemimpinan apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak. Kata Nabi saw., jabatan, apalagi jabatan sebagai pemimpin dan wakil rakyat, hanya akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan bagi pemegangnya kelak di akhirat jika tidak berdasarkan pada aturan Islam serta ditujukan untuk kepentingan Islam dan umatnya. Berkaitan dengan hal ini, sekali lagi Rasulullah saw. menegaskan:

 

«إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى اْلإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

 Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk dapat memegang suatu jabatan, tetapi nanti pada Hari Kiamat jabatan itu akan menjadi suatu penyesalan. __HR al-Bukhari).

 

Di samping itu, politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyâsah. Oleh sebab itu, dalam buku-buku para ulama salaf ash-shâlih dikenal istilah siyâsah syar‘iyyah, misalnya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, siyâsah berasal dari akar kata: sâsa-yasûsu-siyâsat[an], yang bermakna mengurus/mengatur. Pelakunya dinamai politisi (siyâsiy[un]). Dengan kata lain, politik berarti memelihara (ri‘âyah), memperbaiki (ishlâh), meluruskan (taqwîm), mengarahkan (irsyâd), dan mendidik (ta’dîib).

Rasulullah saw. sendiri menggunakan kata politik (siyâsah) dalam sabdanya:

 

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

Bani Israil itu diurusi urusannya oleh para nabi (tasûsuhum al-anbiyâ’). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. (HR al-Bukhari dan Muslim).

 

Teranglah bahwa politik atau siyâsah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Untuk itu, perlu diketahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum Muslim; bagaimana mengingkari keburukan penguasa, menasihati penguasa yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawâhan) seperti ditegaskan dalam banyak hadis terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah saw.

Walhasil, sekali lagi, paradigma politik dalam Islam adalah pengurusan urusan umat. Karenanya, yang pertama kali harus dikedepankan adalah tanggung jawab penguasa terhadap kaum Muslim dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini, rakyat perlu cerdas dalam mengetahui siapa sebenarnya di antara kaum Muslim yang sungguh-sungguh berjuang bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat berdasarkan hukum Islam. []

 

KOMENTAR AL-ISLAM

Pemerintah Lepas Tangan Biayai Pendidikan (Republika, 19/07/2005)

Ingat, itu tidak pernah terjadi dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islam) sepanjang sejarahnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: